PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BI TAMLIK (IMBT) BERBASIS DINAR

PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BI TAMLIK (IMBT) BERBASIS DINAR[1]

By:

Lina Marlina[2]

Akad Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik an agreement providing funds in order to move right to use or benefit of any goods or services under lease with an option to transfer ownership of the goods to the tenant is the customer. In particular, Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik set in DSN-MUI fatwa No.: 27/DSN-MUI/III/2002 about Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik. Banks based on Sharia or Islamic banking principles, as well as conventional banks also serve as a financial intermediary (an intermediary financial institution), which is an institution whose activities raise funds from the public in the form of savings and channel these funds back to the communities that need it in the form financing facilities. Akad muntahiyah Ijarah financing this bi tamlik arise in banking practices because of the demands of the growing need in society, which was not followed by a significant increase in financial conditions, so it can not compensate for the fulfillment of various needs. The parties involved in the financing ijarah muntahiyah bittamlik are Islamic banks, customers and suppliers. Object ownership rights over the Ijarah financing still exist in Islamic banks, and only then if the ijara been completed or if the customer has fulfilled all its obligations, the rights of ownership object muntahiyah bittamlik ijarah the new switch to the customer, either by sale and purchase contract or grant in accordance with the agreement of the parties. In practice, Ijarah financing muntahiyah bittamlik allow for one of the injured party – in this case party financing providers. This is possible because of financing IMBT usually last in a long time, while the money was used banknotes. while in the long term muamalah – over one year – if the use of Flat money will become less fair because of the declining value / purchasing power of Flat money. Therefore we need a solution so that funding be equitable in the sense that there is no aggrieved party. One solution offered is IMBT Financing by using the Gold Dinar.

 

Kata kunci : Pembiayaan, Ijarah, IMBT, Dinar.

A.PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat memiliki kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa “ maa laa yatimm al – wajib illa bihi fa huwa wajib “, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan. Oleh karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan[3].

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (financial intermediary function). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pembiayaan dikucurkan melalui dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam di dunia tanpa kecuali umat Islam di Indonesia. Bunga uang dalam fiqih dikategorikan sebagai riba yang demikian merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariah (haram). Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga, salah satunya adalah Bank Syariah.

Perbedaan signifikan pembiayaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah menurut M. Syafii Antonio adalah sebagai berikut:[4]

Bank Syariah Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang

halal saja;

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli  atau sewa;

3. Profit dan falah oriented;

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan;

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatma Dewan Pengawas Syariah.

1.      Investasi yang halal dan haram;

 

2.      Memakai perangkat bunga;

 

3.       Profit oriented;

 

4.      Hubungan dengan nasabah dalam

bentuk hubungan kreditur-debitur;

5.      Tidak terdapat dewan sejenis.

Dalam operasionalnya, Bank Syariah memberi jasa-jasa dalam beberapa bentuk, yaitu: musyarakah, murabahah, mudharabah, dan ijarah.

Bank Syari’ah dan Lembaga Keuangan Syari’ah lainnya dalam melayani produk pembiayaan, mayoritas masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan ijarah memiliki kesamaan dengan pembiayaan murabahah karena termasuk dalam katagori natural certainty contracts dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli.
Perbedaan antara ijarah dan murabahah terletak pada objek transaksi yang diperjualbelikan yaitu dalam pembiayaan murabahah yang menjadi objek transaksi adalah barang, seperti tanah, rumah, mobil dan sebagainya, sedangkan dalam pembiayan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, sehingga dengan skim ijarah, bank syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah lainnya dapat melayani nasabah yang membutuhkan jasa.

Bentuk pembiayaan ijarah merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.
Secara umum timbulnya ijarah disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah barang dan jasa.

Pada saat ini telah berkembang pembiayaan Bank Syariah dengan prinsip ijarah tapi diakhiri dengan kepemilikan barang yang disebut dengan Ijarah Muntahiyah BitTamlik, yang disingkat dengan IMBT. Dengan pembiayaan IMBT, seseorang yang memerlukan suatu barang bisa menyewa kepada bank syariah dan diakhir periode sewa dia bisa memiliki barang tersebut. Perpindahan kepemilikan barang bisa dengan jual beli atau hibah.

Satu permasalahan yang muncul dalam pembiayaan IMBT ini, yaitu memungkinkan terjadinya ketidakadilan bagi pihak yang memberikan pembiayaan karena transaksi yang digunakan adalah uang Fiat dan kemungkinan menurunnya nilai uang di masa yang akan datang sehingga menurunnya daya beli kembali dari barang yang menjadi objek IMBT. Untuk itu diperlukan suatu solusi agar muamalah jangka panjang –dalam hal ini pembiayaan IMBT- menjadi adil dalam arti tidak ada pihak yang dirugikan.

Makalah ini menawarkan suatu solusi pembiayaan yang indah yaitu Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) yang berbasis Dinar.

 

B. TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Konsumtif.

Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a). Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang; dan (2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun Kebutuhan Sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya[5].

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan untuk pemenuhan barang konsumsi, yang salah satu diantaranya dengan akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-Tamlik.[6]

 

C. IJARAH

Al-Ijarah berasal dari kata ‘al – Ajru’ yang berarti ‘al-’Iwadhu’ atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, al-Ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.[7] Definisi mengenai prinsip Ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip ijarah sebagai “transaksi sewa – menyewa atas suatu barang dan atau upah – mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”.

 

Pada dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu[8]. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan  barang itu sendiri[9]. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.

Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka seringkali ijarah disamakan dengan leasing. Walaupun terdapat kesamaam antara ijarah dan leasing namun antara keduanya terdapat beberapa karakteristik yang membedakannya, seperti nampak pada tabel berikut:

 

  Ijarah Leasing
Objek Manfaat barang dan jasa Manfaat barang saja
Methods of Payment Contingent to Performance; dan Not Contingen to Performance Not Contingen to Performance
Transfer of Title -Ijarah       no transfer of title;

-IMBT        promise to sell or hibah at the bigining of period.

-operate lease     no transfer of title;

-financial lease       option to buy or not to buy, at the end of period.

Lease Purchase/sewa beli Haram, karena akadnya gharar (yakni antara sewa dan beli) ok
Sale and Lease Back ok ok

 

Dilihat dari segi objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk menyewa barang saja. Sementara dalam ijarah, objek yang disewakan bisa berupa barang ataupun jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah. Dengan demikian, dilihat dari segi objeknya, ijarah mempunyai cakupan yang lebih luas dari leasing.

Dari segi metode pembayarannya, leasing hanya memiliki satu metode pembayaran yakni bersifat not contingent to performance. Artinya pembayaran sewa pada kinerja objek yang disewa. Sedangkan dalan ijarah terdapat dua metode pembayaran, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to performance) dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (not contingent to performance). Ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut ijarah, gaji/sewa. Sedangkan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut ju’alah, atau success fee[10]. Sebagai contoh, dalam upah-mengupah buruh bangunan dikenal dua macam sistem: sistem yaitu sistem upah harian dan sistem upah borongan. Upah harian adalah contoh ijarah dan sistem upah borongan adalah contoh ju’alah.

Dari aspek pemindahan kepemilikan, dalam leasing dikenal dua jenis yaitu operating lease dan financial lease. Dalam operating lease, tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset baik di awal maupun di akhir periode sewa. Dalam financial lease, di akhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa. Namun pada praktiknya (khususnya di Indonesia), dalam financial lease sudah tidak ada opsi lagi untuk membeli atau tidak membeli, karena pilihan itu sudah ditentukan di awal periode. Di lain pihak, ijarah sama seperti operating lease, yakni tidak ada transfer of title baik di awal maupun akhir periode. Namun demikian, pada akhir masa sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Kepemilikan barang bisa terjadi dengan menghibahkan barang di akhir periode sewa (IMBT with a promise to hibah) atau dengan menjual barang pada akhir periode sewa (IMBT with a promise to sell).

 

D. PEMBIAYAAN IJARAH

SKEMA PEMBIAYAAN IJARAH

SUPLIER

NASABAH

BANK SYARIAH

OBJEK  IJARAH

 

 

 

Keterangan:

(1)   Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.

(2)   Bank Syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.

(3)   Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah menyerahkan jaminan yang dimiliki.

(4)   Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah kepada bank.

(5)   Bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai’ wal ijarah), setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Dan bila bank menyewa objek ijarah tersebut (al-ijarah wa al-ijarah/ijarah paralel), setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik).

 

Pembiayaan Ijarah tidak sama dengan Ijarah. Ijarah mempunyai definisi yang sama dengan dengan definisi sewa menyewa. Sedangkan pembiayaan ijarah mempunyai definisi yang sangat mirip dengan definisi kredit, kecuali dalam hal penggunaan prinsip syariah pada pembiayaan ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa, sedangkan pembiayaan ijarah adalah perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa menyewa.

Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan murabahah sebenarnya memiliki persamaan dengan pembiayaan ijarah, keduanya termasuk dalam kategori Natural certainty contracts, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut, dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Jika dengan pembiayaan murabahah, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan skim Ijarah, bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.[11]

Dalam kegiatan perbankan Syariah pembiayaan melalui Ijarah dibedakan menjadi dua yaitu :

1.      Didasarkan atas periode atau masa sewa biasanya sewa peralatan. Peralatan itu disewa selama masa tanam hingga panen. Dalam perbankan Islam dikenal sebagai Operating Ijarah.

2.      Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik di beberapa negara menyebutkan sebagai Ijarah Wa al-Iqtina’ yang artinya sama yaitu menyewa dan setelah itu diakuisisi oleh penyewa (finance lease ).[12] Oleh karena Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang menyamakan ijarah dengan leasing. Hal ini disebabkan karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal – ihwal sewa-menyewa. Karena aktivitas perbankan umum tidak diperbolehkan melakukan leasing, maka perbankan Syari’ah hanya mengambil Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik yang artinya perjanjian untuk memanfaatkan ( sewa ) barang antara Bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, nasabah akan memiliki barang yang telah disewanya.

Barang yang disewakan kepada nasabah umumnya berjenis aktiva tetap atau fixed assets seperti : gedung-gedung (buildings), kantor, mesin, rumah-rumah petak (tenements), atau barang bergerak yang memiliki specific fixed.[13]

 

E. Ijarah Muntahiyah BitTamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiyah bitTamlik (IMBT) di dalam Fatwa MUI nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 diartikan sebagai perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada Penyewa, setelah selesai masa aqad ijarah. Adapun di dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor: PER.04/BI/2007 dalam Bab ketentuan Umum IMBT adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) antara Perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan IMBT pada pasal 323 yaitu Dalam akad ijarah Muntahiyah bitTamlik suatu benda antara Mua’jir/pihak yang menyewakan dengan Musta’jir/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma’jur/objek ijarah oleh musta’jir/pihak penyewa.

Ijarah yang termasuk akad dalam bidang jasa sekarang ini telah diperluas dengan dihubungkan konsep intiqal al-milkiyah (berpindah kepemilikan), oleh karena itu salah satu jasa yang berkembang dalam ekonomi syariah adalah produk Ijarah Muntahiyah bitTamlik (IMBT).

Secara konseptual IMBT hampir sama dengan leasing, bahwa leasing merupakan bentuk pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih/opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan akad IMBT ada ketentuan ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan bersifat khusus. Ketentuan bersifat umum yaitu: 1) rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam aqad IMBT,  2) perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani, 3) hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dalam aqad. Sedangkan yang bersifat khusus yaitu: 1) pihak yang melakukan IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli (bai’) atau pemberian (hibah) hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. 2) janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad ijarah adalah wa’ad (janji) yang hukumnya tidak mengikat. Apabila wa’ad (janji) dilaksanakan, maka pada akhir masa ijarah (sewa) wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan. Artinya dalam akad IMBT tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu melarang 2 (dua) akad dalam satu perjanjian. Namun Ijarah Muntahiyah bit Tamlik memiliki perbedaan dengan leasing konvensional, seperti nampak dalam tabel berikut:

BIDANG IMBT/SYARIAH KONVENSIONAL/LEASING

 
a.       Aset/Obyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.aqad/perjanjian

c. Perpindahan kepemilikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pembuktian kepemilikan

obyek.

- Aset selama masa sewa

menjadi pemilik Bank/muajjir.

- Bank/muajjir tetap menjadi

pemilik aset setelah masa sewa berakhir, jika nasabah

tidak bersedia membuat akad

pemindahan kepemilikan

(dengan jual beli/hibah).

 

 

 

 

 

 

- perjanjian menggunakan

dengan satu akad dan satu wa’ad (akadnya ijarah (sewa) dan wa’adnya jual beli atau

hibah) yang akan ditanda

tangani setelah ijarah

berakhir (jika nasabah

menghendaki), maka perlu

dilampirkan konsep

perjanjian jual beli/hibah.

Juga dilampirkan konsep

kuasa kepada bank untuk

menjual aset jika pada akhir

masa ijarah nasabah tidak

menginginkan aset.

- perpindahan kepemilikan

dengan menggunakan jual

beli dan hibah.

- Perpindahan kepemilikan

dilaksanakan setelah masa

ijarah selesai.

 

 

 

- Bank/Muajjir dianggap

pemilik dari obyek yang

disewakan logikanya

banklah yang membeli

barang dari suplier. Dan

nasabah untuk membeli

barang atas surat kuasa dari

bank.

- sama seperti dalam

financial lease nasabah

membeli aset dari suplier

dengan dana pembiayaan

dari bank dan aset langsung dicatatkan atas nama

nasabah.

- Aset kemudian

dikontruksikan sebagai

milik Bank ( karena dibeli

dengan uang Bank) dan

Bank menyewakannya

kepada nasabah.

 

 

- sewa dan jual beli menjadi

satu kesatuan dalam satu

perjanjian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- perpindahan kepemilikan

dengan menggunakan jual

beli.

- Perpindahan kepemilikan

diakui setelah seluruh

pembayaran sewa telah

diselesaiakan.

 

 

- dalam financial lease tidak

mengkontruksikan bahwa

lessorlah yang membeli

barang dari suplier.

 

 

SKEMA PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIAH BITTAMLIIK

 

(1). Nasabah memesan untuk menyewa barang kepada Bank.
(2). Bank membeli dan membayar barang kepada Supplier.
(3). Supplier mengirim barang kepada Nasabah.
(4). Nasabah membayar sewa kepada Bank.
(5). Masa sewa diakhiri dengan nasabah membeli barang tersebut.

F. APLIKASI  PEMBIAYAAN IMBT PADA KEPEMILIKAN PERUMAHAN (KPR)

Kebutuhan manusia akan tempat tinggal merupakan hal yang menjadi kebutuhan primer tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan berbagai aspek sosial lainnya. Saat ini, tidak semua orang mampu untuk membeli rumah karena tidak adanya kemampuan daya beli, dan juga tidak semua orang memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman ke bank konvensional.

Dalam Islam, pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah pun bisa menjadi prioritas dalam mewujudkan keadilan sehingga target pasarnya pun tidak hanya orang-orang yang memenuhi kriteria bank. Tidak hanya orang yang mampu saja yang berhak mendapatkan pinjaman, tetapi juga masyarakat yang tidak mampu pun berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Sebuah instrumen pembiayaan perumahan harus memenuhi akad atau kontrak yang diperbolehkan oleh aturan Syariah yaitu akad yang tidak mengandung riba, maysir, dan gharar yang salah satu diantaranya adalah akad Ijarah Muntahia Bittamlik.

Terdapat bentuk akad lain yang bisa menjadi pilihan dalam melakukan pembiayaan perumahan secara syariah, yaitu akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT). Akad ini merupakan akad sewa (Ijarah) dari suatu aset riil, yaitu pembeli rumah menyewa rumah yang telah dibeli oleh bank, dan diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari bank kepada pembeli rumah. Di dalam akad IMBT ini terdapat dua buah akad, yaitu akad Jual-Beli (Al-Bai’), dan akad IMBT sendiri, yang merupakan akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa[14].

Secara bahasa, IMBT memiliki arti dengan memecah dua kata di dalamnya. Pertama adalah kata al-ijarah, yang berarti upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Dan kata kedua adalah  kata at-tamlik, secara bahasa memiliki makna yang dapat menjadikan orang lain untuk memiliki sesuatu. Sedangkan menurut istilah, at-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan imbalan atau tidak[15].

Akad ini pun dikenal dengan nama lain, yaitu Ijarah Wa Iqtinah, yaitu rumah yang disewa telah disepakati di awal akan dibeli pada akhir masa sewa. Pembayaran yang dilakukan setiap bulan adalah biaya sewa rumah tersebut yang ditambah dengan harga rumah yang telah dibagi jangka waktu sewa yang disepakati. Harga rumah tersebut diperoleh dari harga beli rumah dari bank kepada si penjual rumah, dikurangi uang muka yang telah dibayar oleh pembeli rumah. Setelah jangka waktu sewa yang disepakati selesai, bank harus melakukan transfer kepemilikan rumah kepada pembeli.

F.1. Skema Pembiayaan

Pada akad IMBT ini, proses dan tahapan kontraknya akan dijelaskan dengan menggunakan skema berikut.

Gambar IV.2.2. Skema Pembiayaan Rumah dengan akad Ijarah Muntahia Bittamlik

Tahapan dari skema IMBT yang telah digambarkan di atas adalah sebagai berikut:

(1)   Konsumen melakukan identifikasi dan memilih rumah yang akan dibeli;

(2)   Bank membeli rumah dari penjual dengan cara tunai;

(3)   Bank menyewakan rumah kepada konsumen dengan harga sewa dan jangka waktu yang disepakati;

(4)   Konsumen membayar harga sewa rumah setiap bulan diakhiri dengan membeli rumah pada harga yang disepakati di akhir masa sewa;

Pada tahapan skema IMBT ini, terdapat tiga kontrak yang harus dilakukan. Kontrak pertama adalah kontrak antara bank dengan penjual rumah yang mencakup proses jual-beli rumah dari penjual rumah kepada bank. Kontrak ini diatur di dalam suatu Perjanjian Penjualan Properti (PJP).

Kontrak yang kedua adalah Perjanjian Sewa Menyewa (PSM), yaitu perjanjian yang melibatkan bank dengan konsumen, yaitu Bank menyewakan rumah kepada konsumen dengan biaya sewa per bulan dan jangka waktu sewa disepakati di dalam kontrak ini. Dan perjanjian yang terakhir adalah Perjanjian Jual Properti (PJP), yaitu bank menjual rumah yang disewakan tersebut kepada konsumen setelah masa sewa yang disepakati di awal berakhir.

F.2. Perhitungan

Perhitungan dari skema IMBT ini dapat djelaskan melalui contoh berikut:  Misalkan ada seseorang yang hendak menjual rumah seharga Rp100.000.000. Dan ada seorang pembeli B yang ingin membeli rumah tersebut dengan meminta bantuan Bank A memberikan pembiayaan, maka bank A dapat menawarkan kepada pembeli B untuk bekerja sama dengan akad IMBT.

Maka kontrak pertama yang dilakukan adalah Bank A harus membeli rumah kepada penjual rumah dengan harga Rp100.000.000 dan akan dilanjutkan dengan perjanjian kontrak kedua, yaitu Bank A menyewakan rumahnya kepada pembeli B. Misalkan biaya sewa yang disepakati adalah sebesar Rp1.000.000 per bulan selama 10 tahun (120 bulan), maka pembeli B akan mengeluarkan uang sewa sampai 10 tahun adalah sebesar Rp1.000.000 dikali dengan 120 bulan, adalah sebesar Rp120.000.000.

Di akhir masa sewa, Bank A menjual rumah yang telah dimilikinya kepada pembeli B dengan harga Rp10.000.000. Maka kepemilikan rumah telah berpindah kepada pembeli B pada saat kontrak perjanjian yang terakhir, yaitu setelah 10 tahun. Apabila perhitungan tersebut digambarkan ke dalam skema akad IMBT, gambar berikut adalah skema aliran dana yang terjadi.

Gambar IV.2.3.1. Skema Pembiayaan akad Ijarah Muntahia Bittamlik

Namun, bank perlu memperhatikan bagaimana arus kas dari akad IMBT ini bekerja untuk bank. Dari sisi waktunya, arus kas masuk dan arus kas keluar dapat digambarkan dalam skema pembayaran berikut ini.

Gambar IV.2.3.2. Skema Pembayaran akad Ijarah Muntahia Bittamlik

F.3. Potensi Masalah

Pada akad IMBT, apabila pembeli B tidak dapat melakukan pembelian rumah sebelum jangka waktu berakhir. Karena apabila pembelian rumah dilakukan sebelum masa sewa berakhir, maka Bank A akan mengalami kerugian, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari pada uang yang sudah dikeluarkan pada saat membeli rumah. Kecuali pada saat pembelian dilakukan sebelum masa sewa berakhir, pembeli B tetap melunasi biaya sewa-menyewa. Namun, solusi ini pun merugikan pembeli B sehingga perlu dijelaskan di dalam kontrak yang dijelaskan suatu skenario perhitungan apabila pembeli B melakukan pembelian rumah yang dimiliki bank A lebih cepat dari jangka waktu sewa yang disepakati.

Dari sisi keuangan, akad IMBT ini secara relatif cenderung memiliki potensi yang merugikan salah satu pihak. Bank memiliki kemungkinan kerugian yang lebih besar dari pada konsumen. Harga sewa akan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Namun, harga sewa dalam akad IMBT ini sudah disepakati secara tetap di awal transaksi.

Dari sisi harga, harga jual pada saat akhir periode sewa yang sudah ditentukan di awal pun berpotensi memiliki perbedaan prediksi, yaitu harga jual yang disepakati lebih kecil dari pada harga pasar. Hal ini pun dapat merugikan bank penerbit pembiayaan akad IMBT ini.

 

G.  SOLUSI PEMBIAYAAN :    IJARAH  MUNTAHIYAH BI TAMLIK (IMBT) BERBASIS DINAR

Ijarah Muntahiyah BitTamlik (IMBT) adalah salah satu solusi pembiayaan Islam bagi orang yang membutuhkan suatu barang namun belum memiliki dana yang cukup, bahkan untuk membeli secara angsuran-pun tabungannya belum mencukupi untuk membayar uang muka. Tetapi Dia juga tidak mau untuk menyewa; karena menyewa ini seperti uang hilang bagi nya– berapa lama-pun Dia menyewa – Dia tidak bisa memiliki barang yang Dia sewa tersebut seperti kepemilikan rumah, atau kendaraan.

IMBT merupakan solusi karena dengan menyewa secara bulanan seperti menyewa barang pada umumnya tetapi pada akhir periode sewa yang disepakati – pihak yang menyewakan memindahkan kepemilikan kendaraan tersebut kepada penyewa. Pemindahan kepemilikan ini bisa dengan jual beli (pada nilai buku yang sudah sangat rendah pada akhir masa kontrak) atau bahkan dengan hibah saja. Saya sendiri cenderung option yang kedua yaitu hibah – karena melalui hibah inilah solusi pembiayaan secara Islami ini nampak keindahan dan keunggulannya dibandingkan solusi ribawi yang biasanya diwarnai dengan ancaman bunga,  denda atau penalty dan perbagai istilah lain yang tidak bersahabat.

Namun, walaupun pembiayaan IMBT merupakan salah satu solusi kepemilikan suatu barang, bukan berarti pembiayaan IMBT tidak mengandung resiko kerugian. Kerugian bisa terjadi kepada pihak bank yang memberikan pembiayaan. Kemungkinan kerugian bisa terjadi ketika pembelian rumah dilakukan sebelum masa sewa berakhir, karena pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari pada uang yang sudah dikeluarkan pada saat membeli suatu barang. Kecuali pada saat pembelian dilakukan sebelum masa sewa berakhir, pihak pembeli  tetap melunasi biaya sewa-menyewa. Namun, solusi ini pun merugikan pihak pembeli  sehingga perlu dijelaskan di dalam kontrak yang menjelaskan suatu skenario perhitungan apabila pihak pembeli melakukan pembelian rumah yang dimiliki bank lebih cepat dari jangka waktu sewa yang disepakati.

Dari sisi keuangan, akad IMBT ini secara relatif cenderung memiliki potensi yang merugikan salah satu pihak. Bank memiliki kemungkinan kerugian yang lebih besar dari pada konsumen. Harga sewa akan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Namun, harga sewa dalam akad IMBT ini sudah disepakati secara tetap di awal transaksi.

Dari sisi harga, harga jual pada saat akhir periode sewa yang sudah ditentukan di awal pun berpotensi memiliki perbedaan prediksi, yaitu harga jual yang disepakati lebih kecil dari pada harga pasar. Hal ini pun dapat merugikan bank penerbit pembiayaan akad IMBT ini.

Sebagai solusi dari permasalahan ini, penulis menawarkan pembiayaan IMBT dengan menggunakan nilai Dirham Emas karena nilainya yang stabil dari pada uang kertas yang nilainya menurun sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang memberikan pembiayaan dalam hal ini pihak bank.

Asumsinya MR. A membutuhkan Mobil Kijang baru untuk mobilitas pekerjaannya; harga Kijang baru Type G manual sekarang Rp 228,300,000 on the road atau setara 163 Dinar. Bila MR. A menyewa dalam bentuk kontrak sewa biasa mobil tersebut dalam kondisi baru perbulannya sekarang sekitar Rp 7.5 juta- Rp 8 juta tergantung kelengkapan. Bila MR. A membeli secara angsuran, Uang Muka – nya Rp 45,660,000 (belum termasuk asuransi dan administrasi) dan angsuran bulanan untuk tiga tahun adalah Rp 6,252,900/bulan.

Dalam konsep IMBT berbasis Dinar,  Pihak yang menyewakan akan membeli mobil tersebut  penuh dengan uangnya sendiri senilai 163 Dinar. Kemudian menyewakannya kepada MR. A per bulannya sebesar  5.71 Dinar/bulan misalnya atau dengan harga Dinar saat ini kurang lebih setara Rp 8 juta. Nampak bahwa besaran sewa masih dikisaran biaya sewa yang wajar untuk mobil tersebut – ini prasyarat agar IMBT yang tentu saja syar’i ini tetap menarik bagi penyewa.

Dengan pola biaya sewa bulanan 5.71 Dinar; pihak yang menyewakan sudah akan menerima kembali modal pada bulan yang ke 29. Keuntungan dalam bentuk Dinar insyallah akan diperolehnya mulai bulan ke 30 sampai akhir masa sewa bulan ke 36. Keuntungan sekitar 42.35 Dinar atau sekitar 26 % dalam 3 tahun ini cukup bagi pihak yang menyewakan, sehingga bersamaan dengan itu Pihak yang menyewakan dapat menghibahkan kendaraannya kepada si Penyewa.

Karena akumulasi penerimaan uang sewa sampai akhir periode tetap dalam bentuk Dinar yaitu sebesar 205.42 Dinar, maka akumulasi uang sewa inipun akan cukup untuk membeli mobil baru sejenis saat itu – dan menyisakan keuntungan tersebut diatas.

Keadaan seperti diatas tidak mudah diterapkan dengan uang kertas Rupiah karena dengan tingkat keuntungan 26% dalam 3 tahun  – yang menyewakan akan menerima kerugian karena menurunnya daya beli – sehingga, jangankan bisa menghibahkan, untuk menjual murah seharga nilai buku-pun pihak yang menyewakan belum tentu mau. Pada akhir periode dana yang terkumpul tidak cukup untuk membeli mobil baru – dan baru cukup dan ada untungnya bila mobil bekas tetap menjadi milik yang menyewakan.

Yang perlu diketahui oleh Penyewa adalah karena dia akan membayar sewa menggunakan Dinar, dia perlu mengantisipasi dan menyesuaikan kemampuannya untuk membayar dalam Dinar ini – karena kemungkinan besarnya harga Dinar terus naik selama periode sewa.

Pembiayaan IMBT dengan menggunakan nilai Dinar saat ini sudah digunakan oleh GeraiDinar atau Koperasi BMT Daarul Muttaqiin dan baru terbatas hanya untuk anggotanya, inipun dengan syarat yang ketat. Namun demikian, mereka membuka diri bagi pihak perbankan/lembaga pembiayaan maupun para Koperasi/BMT, yang ingin melakukan kerjasama untuk pengembangan produk IMBT berbasis Dinar ini – agar layanan ini bisa available untuk masyarakat yang lebih luas.

H. PENUTUP

Akad Ijarah Muntahiyah BitTamlik (IMBT) merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa yaitu nasabah. Pemindahan kepemilikan bisa dilakukan dengan opsi jual beli atau dengan opsi hibah.

Pembiayaan IMBT ini merupakan solusi pembiayaan bagi orang yang membutuhkan bahkan ingin memiliki suatu barang namun belum memiliki dana yang cukup. Walaupun demikian, pembiayaan IMBT ini mengandung kemungkinan resiko kerugian baik bagi penyewa maupun bagi pihak yang menyewakan.

Kemungkinan kerugian bisa terjadi ketika pembelian barang yang disewakan dilakukan sebelum masa sewa berakhir, karena pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari pada uang yang sudah dikeluarkan pada saat membeli suatu barang. Kecuali pada saat pembelian dilakukan sebelum masa sewa berakhir, pihak pembeli  tetap melunasi biaya sewa-menyewa. Namun, solusi ini pun merugikan pihak pembeli  sehingga perlu dijelaskan di dalam kontrak.

Dari sisi keuangan, akad IMBT secara relatif cenderung memiliki potensi yang merugikan salah satu pihak. Bank memiliki kemungkinan kerugian yang lebih besar dari pada konsumen. Harga sewa akan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Namun, harga sewa dalam akad IMBT ini sudah disepakati secara tetap di awal transaksi.

Dari sisi harga, harga jual pada saat akhir periode sewa yang sudah ditentukan di awal pun berpotensi memiliki perbedaan prediksi, yaitu harga jual yang disepakati lebih kecil dari pada harga pasar. Hal ini pun dapat merugikan bank penerbit pembiayaan akad IMBT ini.

Solusi yang ditawarkan adalah pembiayaan IMBT berbasis nilai Dirham Emas karena nilainya yang stabil dari pada uang kertas yang nilainya terus menurun. Sehingga dengan menggunakan nilai Dinar pembiayaan IMBT bisa menjadi lebih indah dan adil.

 

 

I.DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

 

Arisson Hendry, et al., Perbankan Syari’ah Perspektif Praktisi, Muamalat Institute, Jakarta, 1999.

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, BI,

Muhammad Syafi’i Antonio,  Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazakia Cendikia, 2001.

Musyaiqih, Syaikh Kholid bin Ali. Al Ijarah al Muntahia bit Tamlik. Zaid bid Tsabit Center. Terjemahan Eko Mas Muri. 2009. Direktori-islam.com

 

Sami Hasan Ahmad Hamoud, Tathwiir al-A’mal al – Mash – rafiyyah bima Yattafiqu wasy-Syariah al-Islamiah, Amman : Matbaatu asy-Syarq wa Maktabatuha, 1982.

 

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13, alih bahasan Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Alma’arif, 1995.

 

 

 

 

 

 

Abstrak

Akad ijarah muntahiya bittamlik merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa yaitu nasabah. Secara khusus, ijarah muntahiya bittamlik diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik. Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yaitu suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Akad pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik ini timbul dalam praktek perbankan karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat, yang mana ternyata tidak dikuti dengan peningkatan kondisi keuangan yang signifikan, sehingga tidak dapat mengimbangi pemenuhan akan berbagai kebutuhan tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik adalah bank syariah, nasabah dan supplier. Hak kepemilikan obyek pembiayaan selama masa ijarah masih tetap ada pada bank syariah, baru kemudian apabila masa ijarah telah selesai atau apabila pihak nasabah telah memenuhi segala kewajibannya maka hak kepemilikan obyek ijarah muntahiya bittamlik tersebut baru beralih kepada nasabah, baik dengan akad jual beli atau hibah sesuai dengan kesepakatan dari para pihak. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik memungkinkan adanya salah satu pihak yang dirugikan – dalam hal ini pihak pemberi pembiayaan. Hal ini dimungkinkan karena pembiayaan IMBT biasanya berlangsung dalam waktu cukup lama, sementara uang yang digunakan adalah uang Fiat. sementara dalam muamalah jangka panjang – diatas satu tahun – kalau yang digunakan uang Fiat akan menjadi kurang adil karena menurunnya nilai/daya beli dari uang kertas. Oleh karena itu diperlukan suatu solusi supaya pembiayaan menjadi adil dalam arti tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah Pembiayaan IMBT berbasis nilai Dinar Emas.

 

 

 

 

 


[1] Disampaikan dalam diskusi dan seminar mata kuliah Keuangan Publik Islam pada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[2] Adalah Mahasisiwi Program Pasca Sarjana UIN SGD Bandung, Konsentrasi Ekonomi Islam, NIM. 2.209.7.0008.

[3] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 14 – 15.

[4] Muhammad Syafi’i Antonio,  Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazakia Cendikia, 2001), 34.

[5] Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , 168.

[6] Sami Hasan Ahmad Hamoud, Tathwiir al-A’mal al – Mash – rafiyyah bima Yattafiqu wasy-Syariah al-Islamiah ( Amman : Matbaatu asy-Syarq wa Maktabatuha, 1982).

[7] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13, alih bahasan Kamaluddin A. Marzuki, PT. Alma’arif, Bandung, 1995,  15

[8] Karim, Bank Islam, 138.

[9] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, BI, 55.

[10] Karim, Bank Islam, 142.

[11] Karim, Bank Islam, 142.

[13] Ibid, hal. 96

[14] Karim, Bank Islam, 149.

[15] Musyaiqih, Syaikh Kholid bin Ali. Al Ijarah al Muntahia bit Tamlik. Zaid bid Tsabit Center. Terjemahan Eko Mas Muri. 2009. Direktori-islam.com

About these ads

One thought on “PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BI TAMLIK (IMBT) BERBASIS DINAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s